TARAKAN - Koordinator Wilayah (Korwil KSBSI) Provinsi Kalimantan Utara menegaskan komitmen mereka untuk selalu mengedepankan sosial dialog dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. 

Hal itu disampaikan Ketua Korwil KSBSI Provinsi Kaltara Raden Yusuf dalam silaturahmi Serikat Buruh bersama Kapolda Kaltara Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K dalam rangka Mewujudkan Kaltara Yang Aman dan Kondusif, di Pondok Lesehan Kota Tarakan, Sabtu (18/10/25) lalu.

Pertemuan silaturahmi dihadiri Kapolda dan jajarannya, Kapolres Kota Tarakan AKBP Erwin S. Manik, S.H., S.I.K., M.H., serta perwakilan Serikat Buruh dan Serikat Pekerja yang ada di Kota Tarakan.

Baca Lainnya :

• Presiden KSBSI: Buruh Harus Jadi Aktor Aktif Dalam Perubahan Iklim dan Pastikan Transisi Yang Adil0
• DPC FSB NIKEUBA Garut Gelar Rapat Kerja Cabang, Ini Yang Dibahas0
• FSB NIKEUBA Hadiri Konferensi Keuangan UNI APRO ke-7 Asia PasifiK di Manila 0
• Bangun Kapasitas Berorganisasi, Korda FSB NINEUBA PT ISS Becikapur Gelar Pelatihan di Karawang0
• Ketua Umum DPP FSB NIKEUBA Hadiri 35 Tahun Kongres Dunia WOW di Portugal, Wayne Prins Terpilih Kemba0

Raden Yusuf menegaskan, KSBSI selalu mengedepankan sosial dialog, sesuai amanat Presiden DEN KSBSI Elly Rosita Silaban dan Sekretaris Jenderal Dedi Hardianto, SH.

Dialog sosial dianggap sebagai kunci untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis antara serikat buruh, pengusaha, dan pemerintah. 

"Penekanannya bahwa sosial dialog kunci untuk mencapai hubungan industrial yang harmonis, bukan sekadar kompromi, secara alamiah, sosial dialog menjadi ciri khas pergerakan KSBSI,” terang Raden. 

Meski begitu, Korwil KSBSI Kaltara menyayangkan belum adanya Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Kaltara. PHI sangat diperlukan bilamana perselisihan hubungan industrial telah sampai tahapan anjuran ditingkat Tripartit. 

"Anjuran ditingkat tripartit bisa diterima atau ditolak oleh para pihak dan pada akhirnya harus ke PHI. Sedangkan PHI adanya di Kaltim, ini yang sangat memberatkan para buruh di Kaltara," tegasnya. 

Raden berharap, kolaborasi bersama Kapolda Kaltara dapat membantu dalam proses pembentukan PHI di Kaltara. Ia juga meminta agar dilakukan sosialisasi desk Ketenagakerjaan oleh pihak Polda melalui Ditreskrimsus. Desk Ketenagakerjaan menurutnya sangat membantu para buruh ataupun Serikat Buruh dalam pelanggaran pidana Ketenagakerjaan. 

"Kementerian Ketenagakerjaan dan Kapolri sudah ada memorandum of understanding (MOU) tentang pidana Ketenagakerjaan, yaitu desk Ketenagakerjaan. Kami mengharapkan ada sosialisasi terkait juknis, agar bagaimana desk ketenagakerjaan ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh Kapolri dan Kemenaker," ujar Raden Yusuf. 

Korwil KSBSI Provinsi Kaltara mengajak para aktivis serikat buruh dan buruh Kaltara selalu mendukung Kepolisian dalam menjaga kondusifitas daerah. 

"Kedepan, walaupun ada kenaikan upah dan ada keharusan kita harus turun ke jalan melakukan aksi, kita harus pastikan itu akan berjalan sesuai dengan prosedur dengan aman dan damai," pungkasnya.