FSBNIKEUBA.COM, JAKARTA - Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri (FSB NIKEUBA) di dampingi Korwil KSBSI Sumsel menggelar audiensi dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KEMNAKER RI) di Jakarta, Selasa (10/02/2026).

Hadir dalam audiensi, Carlos Rajagukguk Ketua Umum DPP FSB NIKEUBA, turus hadir juga Korwil KSBSI Sumatera Selatan Ali Hanafiah, Mereka diterima langsung oleh Yuli Adiratna, S.H., M.Hum. selaku Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan (Dirjen Binwasnaker dan K3) Kemnaker RI.

Dalam kesempatan tersebut, Carlos Rajagukguk berterima kasih atas waktu dan kesempatan untuk diterima untuk dapat berdiskusi tentang permasalahan anggota NIKEUBA dan KSBSI terutama di wilayah Sumatera Selatan.

Baca Lainnya :

• Dorong Sinergi, Federasi Afiliasi KSBSI Bertemu Dengan Kapolri0
• KSBSI Gelar Silaturahmi Dengan Kapolri, Dorong Terbentuknya Desk Ketenagakerjaan Sampai ke Daerah0
• Dedi Hardianto Ditetapkan Sebagai Anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan 2026-20310
• Dedi Hardianto, Ikuti Fit and Proper Test Calon Anggota Dewas BPJS TK di DPR RI 0
• FSB NIKEUBA Berhasil Tandatangani PB PHI Dengan PT. PT Risun Wei Shan lndonesia 0

"Kami berterima kasih atas kesempatan ini, untuk menyampaikan tentang beberapa masalah yang menimpa anggota kami terutama di wilayah Sumsel." kata Carlos Rajagukguk.

Carlos menegaskan bahwa sistem kepengawasan ketenagakerjaan terutama diwilayah Sumsel sedang tidak baik baik saja, karena masih ada permasalahan perselisihan hubungan industrial yang sampai saat ini belum terselesaikan.

"Ada beberapa, yang terjadi karena mandeknya fungsi kepengawasan ketenagakerjaan dalam mengeluarkan nota kepengawasan, sulit dan berlarut larut, padahal sudah jelas perusahaan tersebut nakal." ungkap Carlos 

Ali Hanafiah dalam kesempatan tersebut lebih mejelaskan kronologis beberapa permasalahan yang terjadi di Semsel. Ia berharap agar fungsi kepengawasan untuk dimonitor dan diperbaiki.

"Karena sudah hanpir setahun, ada masalah yang belum terselesaikan karena mandek di nota pengawasnya, ada juga masalah lainnya. Kami berharap Kemnaker untuk bisa berkolaborasi dan berkoordiasi dengan pemerintah daerah." jelasnya.

Sementara itu, Yuli Adiratna mengatakan bahwa pemerintah akan terus berkomitman dalam menjalankan tugasnya sesuai koridor yang berlaku, Ia menegaskan akan segera mengkoordinasikan permasalahan tersebut ke daerah.

Dalam sempatan yang sama, seusai pertemuan, Carlos Rajagukguk berserta rombongan juga menyempatkan diri bertemu dan bersilaturahmi dengan Decky Haedar Ulum, S.E., M.Kes, selaku Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk menindaklanjuti tentang pertemuan sebelumnya mengenai permasalahan yang yang terjadi di wilayah Marowali.