JAKARTA - Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) kembali menggelar workshop tentang Perubahan Iklim, Transisi yang Adil, dan Penguatan Jaringan Kerja Antar Stakeholder di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban dalam sambutan sekaligus membuka acara mengatakan bahwa gerakan serikat buruh mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kepastian kerja dan keberlanjutan dalam menghadapi isu perubahan iklm dan transisi energi.

"Kita tidak boleh menjadi penonton dalam proses perubahan ini. Kita harus menjadi aktor aktif dalam perumusan solusi, advokasi kebijakan, dan pelaksanaan transisi di lapangan." kata Elly Rosita Silaban.

Baca Lainnya :

• DPC FSB NIKEUBA Garut Gelar Rapat Kerja Cabang, Ini Yang Dibahas0
• FSB NIKEUBA Hadiri Konferensi Keuangan UNI APRO ke-7 Asia PasifiK di Manila 0
• Bangun Kapasitas Berorganisasi, Korda FSB NINEUBA PT ISS Becikapur Gelar Pelatihan di Karawang0
• Ketua Umum DPP FSB NIKEUBA Hadiri 35 Tahun Kongres Dunia WOW di Portugal, Wayne Prins Terpilih Kemba0
• KSBSI Gelar Pelatihan Instruktur Ekonomi Hijau dan Transisi yang Adil Bagi Sektor Terdampak0

Hadir dalam agenda tersebut diantaranya, Development Agency (DTDA), Program officer for Asia, Nimfa Atienza. Intl adviser head office, Ms. Lotte Ellegaard, perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, perwakilan dari Apindo, Sekjen KSBSI Dedi Hardiantp, Sekjen KSPI, Bapak Rahmidi, dan perwakilan federasi afiliasi KSPI, federasi afiliasi KSBSI.

Elly Rosita Silaban dalam kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada DTDA atas dukungan dan solidaritasnya yang konsisten kepada gerakan serikat buruh di Indonesia. Dukungan ini tidak hanya dalam bentuk program, tetapi juga merupakan bentuk nyata dari komitmen bersama untuk membangun masa depan kerja yang berkeadilan di tengah tantangan global perubahan iklim.

"Hari ini kita menghadapi realitas yang tak bisa dihindari, krisis iklim bukan lagi isu masa depan, tetapi sudah menjadi kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kenaikan suhu bumi, perubahan pola cuaca, dan kerusakan lingkungan membawa dampak langsung terhadap kehidupan dan pekerjaan jutaan pekerja di seluruh dunia, termasuk di Indonesia." jelas Elly.

Sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, energi, transportasi, dan manufaktur menjadi yang paling rentan. Pekerja di sektor-sektor ini bukan hanya menghadapi risiko kehilangan pekerjaan, tetapi juga risiko terhadap kesehatan, penghasilan, dan keberlangsungan hidup keluarganya. Inilah sebabnya mengapa transisi yang adil (Just Transition) menjadi sangat penting.

Transisi menuju ekonomi rendah karbon tidak boleh hanya berfokus pada aspek teknologi atau investasi, tetapi harus menempatkan manusia dan pekerja di pusat perubahan itu.

"Kita ingin memastikan bahwa transisi menuju ekonomi hijau tidak menciptakan pengangguran baru, tidak memperdalam kesenjangan sosial, dan tidak mengorbankan hak-hak pekerja." ungkapnya.

Sebaliknya, transisi ini harus menjadi peluang untuk menciptakan pekerjaan yang layak, memperkuat perlindungan sosial, dan mendorong keterampilan baru bagi tenaga kerja. Namun, mewujudkan transisi yang adil tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja.

"Kita membutuhkan dialog sosial yang kuat dan partisipasi semua pihak — pemerintah, pengusaha, serikat buruh, akademisi, dan masyarakat sipil. Karena setiap sektor memiliki karakteristik, kepentingan, dan tantangan yang berbeda.

Misalnya, di sektor energi, transisi berarti pergeseran dari bahan bakar fosil menuju energi terbarukan. di sektor industri, berarti efisiensi dan perubahan rantai pasok, sementara di sektor pertanian dan perikanan, berarti adaptasi terhadap iklim ekstrem dan perlindungan terhadap komunitas pedesaan.

Setiap transisi ini harus disertai kebijakan yang melindungi pekerja, memperkuat dialog sosial, dan memastikan keberlanjutan usaha. Itulah sebabnya, dalam kegiatan ini kita juga menekankan pentingnya membangun jaringan kerja (networking) antar berbagai stakeholder lintas sektor.

"Dengan jaringan kerja yang kuat, kita bisa saling belajar, saling menguatkan, dan menyatukan langkah agar agenda transisi yang adil benar-benar terwujud di tingkat nasional maupun lokal." bebernya.

Gerakan serikat buruh memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa suara pekerja terdengar dalam setiap kebijakan terkait iklim dan pembangunan berkelanjutan. Buruh tidak boleh menjadi penonton dalam proses perubahan ini. Buruh harus menjadi aktor aktif dalam perumusan solusi, advokasi kebijakan, dan pelaksanaan transisi di lapangan.

Elly Rosita SIlaban, percaya bahwa dukungan dari DTDA dan Pemerintah Denmark telah membantu memperkuat posisi serikat buruh Indonesia dalam memainkan peran itu. Bersama DTDA, buruh telah membangun kesadaran, kapasitas, dan solidaritas untuk menghadapi perubahan iklim dengan pendekatan keadilan sosial.

Serikat buruh menyampaikan terima kasih yang tulus kepada DTDA dan Pemerintah Denmark atas kerja samanya yang berkelanjutan, yang memperkuat komitmen kita bersama menuju transisi yang adil dan berkeadilan sosial bagi semua pekerja.

Terakhir, Elly berharap semoga kegiatan ini menjadi ruang untuk memperdalam pemahaman, memperkuat kerja sama, dan melahirkan gagasan serta komitmen nyata antar seluruh pemangku kepentingan. Karena hanya dengan bekerja bersama, buruh dapat memastikan bahwa transisi menuju ekonomi hijau adalah transisi yang adil, inklusif, dan meninggalkan warisan positif bagi generasi yang akan datang. 

Acara dilanjutkan dengan diskusi panel bertema "Perlindungan Tenaga Kerja dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim". Sesi diskusi panel yang digelar dalam workshop tersebut menghadirkan narasumber dari berbagai instansi, seperti Kementerian PPN/Bappenas, APINDO, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Lingkungan Hidup. 

Diskusi ini berfokus pada pentingnya kolaborasi tripartit dalam merancang kebijakan berkelanjutan dan menciptakan pekerjaan hijau. Para narasumber berbagi pandangan dan strategi tentang bagaimana sektor publik, swasta, dan serikat pekerja dapat bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga mendukung kesejahteraan pekerja. Ini adalah langkah strategis dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

Usai sesi panel, peserta workshop melanjutkan dengan diskusi kelompok untuk menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan kertas kerja sektoral. Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan panduan advokasi yang akan diterapkan di tingkat federasi masing-masing. Melalui RTL ini, diharapkan ada langkah-langkah konkret yang bisa diambil untuk memastikan bahwa inisiatif yang dihasilkan bukan hanya sekedar wacana. Peserta diajak untuk berpikir kritis dan kreatif dalam merumuskan solusi yang mampu menjawab tantangan transisi energi dan ekonomi secara adil.

Workshop nasional ini ditutup dengan penyampaian kesimpulan dan pesan penutup dari perwakilan KSBSI. Ditekankan bahwa sinergi antara serikat pekerja, pemerintah, dan mitra internasional sangatlah penting untuk memastikan Just Transition benar-benar berpihak pada kesejahteraan buruh dan keberlanjutan bumi.

(RED/handi)