JAKARTA - Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) kembali memberikan komitmennya dalam mendukung transformasi ekonomi berkelanjutan melalui penyelenggaraan Pelatihan Instruktur Ekonomi Hijau dan Transisi yang Adil yang berlangsung pada 28–30 September 2025 di Hotel Sparks Life Jakarta.

Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas serikat pekerja dalam merumuskan dan mendorong rencana pengembangan ekonomi hijau berdasarkan sektor-sektor yang terdampak oleh perubahan iklim dan transisi energi diantaranya sektor Kehutanan, sektor Transportasi, sektor Logam, Mesin dan Elektronik, sektor Kimia, dll.

Pelatihan selama tiga hari ini dihadiri oleh perwakilan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indoonesia (KSBSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dari berbagai daerah di Indonesia. 

Baca Lainnya :

• MK Batalkan UU Tapera, Permohonan KSBSI Dikabulkan Seluruhnya0
• Gelar Workshop BATRA Berbasis AI, NIKEUBA DKI Dorong Regenerasi 0
• FSB NIKEUBA Hadiri Pertemuan Nasional Transisi Energi yang Berkeadilan 0
• KSBSI Hadiri FGD Memastikan Pendanaan Iklim yang Berkeadilan0
• KSBSI Sosialisasi Sitem Data Base Bagi Federasi Afiliasi 0

Dalam kegiatan ini, para peserta diharapkan dapat memperolah pemahaman mendalam mengenai konsep ekonomi hijau, strategi transisi yang adil (just transition), serta pendekatan kolaboratif dalam mengidentifikasi peluang kerja baru di sektor-sektor terdampak seperti energi, transportasi, manufaktur, dan pertanian.

Presiden KSBSI dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran serikat pekerja dalam proses transisi menuju ekonomi berkelanjutan.

“Perubahan iklim tidak hanya isu lingkungan, tetapi juga isu ketenagakerjaan. Kita perlu memastikan bahwa transisi menuju ekonomi hijau berjalan secara adil, tidak meninggalkan siapa pun, dan memberikan perlindungan serta peluang baru bagi pekerja,” tegasnya.

Pelatihan ini juga menjadi ruang diskusi strategis untuk berbagi pengalaman antarserikat pekerja terkait tantangan di lapangan, mulai dari risiko kehilangan pekerjaan akibat pergeseran industri, kebutuhan peningkatan keterampilan (reskilling dan upskilling), hingga pentingnya perlindungan sosial yang inklusif.

Acara ini menghadirkan tiga unsur pelaku industri, yakni Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), yang memberikan perspektif kebijakan, strategi, dan kebutuhan dunia industri terkait ekonomi hijau.

Apindo menyampaikan bahwa peta jalan (roadmap) menuju ekonomi hijau sudah tersedia, namun masih terdapat kekurangan dari sisi keterampilan tenaga kerja. 

“Untuk mencapai ekonomi hijau dibutuhkan pekerja hijau yang memiliki kompetensi tinggi. Oleh karena itu, reskilling dan upskilling menjadi sangat penting agar industri dapat menghasilkan produk ramah lingkungan,” ujar perwakilan Apindo.

Bappenas menyoroti pentingnya fokus pada sektor-sektor strategis seperti energi, teknologi carbon capture and storage, kehutanan, transportasi ramah lingkungan, ekonomi sirkular, dan ekonomi hijau lainnya. 

“Kami telah merancang Green Design Ekonomi Hijau yang dapat menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kompetensi dan mewujudkan ekonomi hijau,” jelas perwakilan Bappenas.

Kementerian Ketenagakerjaan menekankan dua hal penting terkait just transition: pertama, merancang pelatihan untuk membuka pekerjaan baru di sektor hijau melalui Balai Latihan Kerja (BLK); dan kedua, memitigasi risiko kehilangan pekerjaan akibat transformasi tersebut. 

“Kami juga menyediakan sarana penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mekanisme tripartit nasional dan dialog sosial,” ujar perwakilan Kemnaker.

Melalui pelatihan ini, KSBSI berharap para instruktur yang telah dibekali pengetahuan dan keterampilan dapat menjadi penggerak utama dalam penyebaran informasi serta pelaksanaan inisiatif ekonomi hijau di sektor dan wilayah kerja masing-masing. 

Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa agenda transisi energi dan pembangunan berkelanjutan tidak hanya berpihak pada lingkungan, tetapi juga berkeadilan bagi seluruh pekerja Indonesia. (RED/Sri Rejeki)