JAKARTA - Federasi Serikat Buruh Niaga Informatika Keungan Perbankan dan Aneka Industri (FSB NIKEUBA) hadiri agenda RT2026 yang diselenggarkan RSPO di Jakarta, 3-4 November 2026. 

Seperti diketahui, RT2026 adalah konferensi meja bundar tahunan (Roundtable Conference on Sustainable Palm Oil) yang diselenggarakan oleh RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Agenda dan Pembahasan RT2026 dilakukan di Swissôtel PIK Avenue, Jakarta, dengan mengusung tema “Strong Foundations: Impact in Action”. 

Fokus utamanya adalah menerjemahkan komitmen keberlanjutan menjadi tindakan nyata, dengan pembahasan yang mencakup hak-hak pekerja dan masyarakat adat, aksi iklim, inklusi petani kecil, serta transparansi rantai pasok.

Baca Lainnya :

• FSB Nikeuba KSBSI Sosialisasikan Konvensi ILO 193, Irwan Ranto Bakkara Dorong Perlindungan Pekerja d0
• KSBSI Gelar Konferensi Tentang Perubahan Iklim0
• FSB NIKEUBA Bersama Mitra Internasional Lakukan Kunjungan ke PT ISS Indonesia0
• FSB NIKEUBA Hadiri Workshop Transformasi Digital 0
• UNI Global Dorong Kapasitas Berorganisasi Bagi Perempuan 0

Beberapa masalah ketenagakerjaan yang masih perlu dibenahi di sektor sawit adalah Perlindungan hak pekerja di lanskap sawit dan menjadi salah satu pertanyaan utama yang harus dijawab konferensi ini.

"Upah Layak (Living Wage) termasuk tentang struktur skala upah dan potensi upah layak di perkebunan sawit Indonesia juga menjadi salah satu isu yang harus didorong dibahas." kata Carlos Rajagukguk selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat FSB NIKEUBA disela mengahdiri acara.

RSPO P&C 2024 yang mulai diberlakukan pada 2026 memperkuat persyaratan uji tuntas hak buruh dan praktik ketenagakerjaan yang etis .

Konferensi ini juga menyoroti tanggung jawab bersama (shared responsibility) dan transparansi, termasuk isu kebakaran lahan dan deforestasi .

Sebagai serikat buruh, kehadiran FSB Nikeuba di RT2026 harus menjadi momen untuk menekan RSPO agar tidak sekadar menjadi lembaga sertifikasi di atas kertas, melainkan benar-benar menegakkan hak buruh di lapangan.

"Kesenjangan antara Sertifikasi dan Realitas Pelanggaran Hak Buruh, Sampaikan bahwa sertifikasi RSPO belum menjamin perlindungan hak dasar pekerja." jelas Carlos. 

Di lapangan di perkebunan bersertifikat RSPO masih menunjukkan upah di bawah minimum, status buruh tidak tetap untuk pekerjaan inti. RSPO harus memperkuat mekanisme audit dan penegakan sanksi terhadap anggota yang melanggar.

"Upah Layak (Living Wage), Bukan Sekadar Upah Minimum. Upah minimum yang berlaku masih jauh dari standar upah layak. Serikat buruh perlu mendorong RSPO untuk menetapkan patokan upah layak yang mengikat dan memastikan implementasinya di tingkat perkebunan, bukan hanya sebagai rekomendasi." ungkap Carlos.

Carlos berharap RSPO harus mewajibkan anggotanya memberikan kontrak kerja tertulis dan menghentikan praktik kasualisasi pekerjaan inti yang merampas hak-hak dasar pekerja .

"Sampaikan perlunya mekanisme pengaduan (Grievance Mechanism) yang aksesibel, transparan, dan bebas dari pembalasan bagi pekerja, serta memastikan setiap laporan ditindaklanjuti dengan investigasi independen." harapnya.

Keterlibatan Serikat Buruh dalam Tata Kelola RSPO tuntut adanya keterwakilan permanen serikat buruh dalam struktur pengambilan keputusan RSPO dan gugus tugas standar ketenagakerjaan, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan pekerja di lapangan.

Dengan membawa bukti-bukti empiris dan tuntutan yang terstruktur, serikat buruh dapat mendorong RT2026 untuk tidak berhenti pada retorika “Strong Foundations”, tetapi benar-benar mewujudkan “Impact in Action” yang melindungi hak-hak pekerja sawit. (RED)