Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) resmi menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta 26-28 Agustus 2026. Rakernas kali ini langsung dibuka oleh  Afriansyah Noor, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dengan mengusung tema "Membangun Daya Saing Buruh Indonesia di Tengah Perubahan Regulasi Ekonomi Global".

Acara pembukaan Rakernas diantaranya dihadiri Elly Rosita Silaban Presiden KSBSI, Dedi Hardianto Sekretaris Jenderal (Sekjen) KSBSI, Rekson Silaban, Majelis Penasihat Organisasi (MPO) KSBSI), Simrin Singh, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Shinta Widjaja Kamdani Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), utusan Korwil KSBSI, serta delegasi federasi serikat buruh afiliasi KSBSI dan perwakilan dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI).

Dalam kata sambutannya, Elly Rosita Silaban mengatakan Rakernas yang diadakan ini merupakan agenda yang rutin dilaksanakan setiap tahun oleh KSBSI, sesuai dengan AD/ART organisasi. Rakernas yang berlangsung 3 hari tersebut juga, bertujuan untuk evaluasi internal program-program kerja. Baik yan telah dilakukan Dewan Eksekutif Nasional (DEN) KSBSI) dan Federasi Serikat Buruh (FSB) afiliasi KSBSI.

Baca Lainnya :

• Rakernas KSBSI 2026, Rekson Silaban: Momentum Strategis Kawal UU Ketenagakerjaan Baru0
• 6 Point Penting KSBSI untuk RUU Ketenagakerjaan yang Baru0
• KSBSI Meriahkan Peringatan HUT RI ke 81 dengan Menggelar Lomba 17-an0
• Dwi Istianah Ikuti Pelatihan Kapasitas Organisasi di Bangkok0
• Ketum DPP FSB NIKEUBA Hadiri Silaturahmi LKS Tripartit Nasional0

“Tak bisa dipungkiri, setiap tahun tantangan KSBSI semakin banyak dalam memperjuangkan hak buruh. Namun KSBSI sampai hari mampu bertahan dan beradaptasi, dengan melakukan konsolidasi internal. Serta membangun jaringan lintas serikat pekerja/buruh, baik dari tingkat nasional sampai internasional,” ucap Elly.

Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, dari bulan Januari sampai Juli, terdapat 43.805 Orang yang terdampak PHK. Sementara, data terakhir dari APINDO, terdapat 126 ribu pekerja yang terkena PHK. Elly menjelaskan, meningkatnya kasus PHK ini, karena ada dampak dari persoalan ketegangan konflik geo politik dunia.

“Sehingga persoalan konflik geo politik dunia ini, berimbas pada resesi global dan buruh di Indonesia, dan banyak buruh ter PHK,” ungkapnya.

Selain itu, Elly mengatakan, saat ini KSBSI bersama KBPBI sedang fokus mengawal Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan, di Gedung Parlemen Senayan. Serta melakukan lobi-lobi politik dengan ketua fraksi dan pimpinan DPR  RI, dengan memberikan pokok-pokok pikiran RUU Ketenagakerjaan.

“Semoga RUU Ketenagakerjaan yang bakal di ketok palu pada Bulan Oktober 2026 ini, menghasilkan produk undang-undang yang memihak pada kepentingan buruh,” jelasnya.

Elly mengakui, bahwa memperjuangkan buruh menjadi sejahtera itu tak bisa dilakukan oleh serikat buruh saja.

Namun dibutuhkan kerja sama dengan pihak pengusaha, pemerintah dan mitra lainnya. “Saya tahu perjuangan buruh tidak mudah, tapi mudah-mudahan agenda Rakernas KSBSI ini bisa menghasilkan ide dan gagasan baru untuk perubahan yang kita inginkan bersama,” tandasnya.

Hal senada juga disampaikan Afriansyah Noor. Dia berharap agenda Rakernas yang dilaksanakan KSBSI tahun ini, tak hanya menghasilkan ide dan gagasan baru saja dalam dunia ketenagakerjaan. Namun bisa menciptakan hubungan yang lebih harmonis dengan pemerintah dan pengusaha, dalam hubungan industrial.

“Ditengah perubahan regulasi ekonomi global dan perkembangan teknologi digitalisasi, otomatisasi dan robotisasi, menuntut kita semua harus bisa beradaptasi. Saya pikir, peran serikat pekerja/buruh  sekarang ini tak bia disepelekan. Justru sangat strategis menjawab tantangan zaman,” ujarnya.

Dia menerangkan, bahwa peran serikat pekerja/buruh tidak hanya berperan dalam memperjuangkan hak dan kepentingan buruh saja. Melainkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah, pengusaha untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

“Semoga agenda RAKERNAS KSBSI 2026, bukan sekedar acara seremonial saja. Namun harus mampu melakukan evaluasi program kerja dan melahirkan ide-ide baru yang objektif ditengah perkembangan zaman. KSBSI harus bisa menjadi penentu arah gerakan buruh, serta membuka ruang dialog dan kemitraan dengan seluruh elemen ketenagakerjaan,” tutupnya. (Andreas Hutagalung/Media KSBSI)